Efektivitas Birokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1           Latar Belakang

Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang telah lama dikenal oleh umat manusia sejak zaman dahulu. Sejak manusia sebelum lahir sampai meninggalnya, seorang manusia yang hidup di dunia akan senantiasa berurusan dengan institusi pemerintah yang kita kenal dengan nama birokrasi itu.

Di Indonesia sebagai Negara yang mengikuti sistem demokrasi, kehadiran Partai Politik dalam birokrasi pemerintah tidak bisa dihindari. Menurut teori liberal, birokrasi pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan.Deangan demikian birokrasi pemerintah itu tidak hana didominasi oleh pejabat-pejabat birokrasi saja yang meniti karier didalamnya, melainkan ada pula bagian-bagian lain yang ditempati oleh pejabat-pejabat politik.

Kehadiran Partai Politik dalam pemerintahan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan birokrasi pemerintah. Salah satu pengaruh itu ialah birokrasi pemerintah terkontaminasi terhadap bermacam dan beragam perbedaan ideologi yang dibawa oleh partai politik. Tidak jarang terjadi dalam suatu departemen yang menterinya dari partai tertentu, maka struktur jajarannya dari partai yang sama dengan menterinya tersebut.

Sangat menarik membicarakan tentang birokrasi, karena dalam realitanya birokrasi khususnya di Indonesia terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, padahal para pegawai birokrasi itu digaji dari uang masyarakat. Terkadang wewenang yang diberikan kepada pegawai birokrasi banyak disalahgunakan.

Birokrasi adalah “jantung” Negara. Apabila birokrasi sehat maka akan sehat pula suatu Negara tersebut. Sebaliknya, rusaknya birokrasi akan berdampak pada kehancuran dari suatu Negara itu. Dan barang tentu kehancuran Negara berakibat pada kehancuran masyarakat.

1.2           Rumusan Masalah

1.       Bagaimana pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakat di desa Kajeung,

 Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat saat ini ?

2.      Apa masalah dan kelemahan dari birokrasi ?

1.3           Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang Efektivitas Birokrasi di Desa Kajeung. Kita juga dapat mengetahui tentang pemaparan pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakat saat ini, dan untuk menambah wawasan baik penulis maupun bagi yang membacanya tentang kondisi birokrasi .

   

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Pengertian Birokrasi

Institusi birokrasi merupakan ruang mesin Negara. Di dalamnya berisi orang-orang (pejabat) yang digaji dan dipekerjakan oleh negara dari uang rakyat untuk melaksanakan kebijakan politik negara dan untuk melayani kepentingan publik (masyarakat).

Secara literal, istilah birokrasi itu sendiri mulai diperkenalkan oleh filosof Perancis Baron de Grimm dan Vincent de Goumay dari asal kata “bureau” yang berarti meja tulis, dimana para pejabat (saat itu) bekerja di belakangan (Albrow, 2012, hlm. 16). Kita mengetahui dari sejarah bahwa pemerintah perancis (dan negara eropa lainnya) pada saat itu dikenal memiliki kinerja yang sangat buruk, serta mengeksploitasi rakyatnya secara berlebihan. Para pejabat sebagai abdi raja, gemar mengadakan pesta mewah ditengah kelaparan dan kesengsaraan rakyat, memungut yang sangat tinggi, kejam terhadap mereka yang kritis, serta gemar menjilat para raja dan bangsawan. De Goumay (dikutip dalam Albrow, 2012, hlm. 16) saat itu mengemukakan bahwa “...sangat dikeluhkan; para pejabat, para juru tulis, para sekretaris, para inspektur, dan para intendan yang di angkat bukannya memberikan keuntungan pada kepentingan umum, melainkan kepentingan umum justru terabaikan karena adanya pejabat...”

Untuk menyindir kinerja pejabat yang buruk itu, dipakailah istilah bureaumania yang kemudian bermunculan varian kata : bureaucratie , sebagaimana didefenisikan oleh Hague, Harrop dan Breslin (2012, hlm. 16) bahwa birokrasi adalah “ organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasehat dan melaksanakan keputusan kebijakan “ (the bureaucracy consist of salaried officials who conduct the detailed business of government, advising on and applying policy decisions).

2.      Kinerja Birokrasi Desa dalam meningkatkan Pelayanan Umum di Desa Kajeung, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat.

Sekarang ini masih banyak masalah yang menimpa masyarakat mengenai pelayanan umum, seperti maslah perijinan, pembuatan, perpanjangan surat-surat yang dibutuhkan masyarakat, misalnya pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan surat-surat pengantar untuk diajukan ke instansi yang lebih tinggi. Masalah timbul dari masyarakat yang tidak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, dan beberapa faktor internal pada kinerja pelayan publik pada kecamatan sebagai instansi tingkat pemerintahan yang berwewenang, baik dalam masalah pelayanannya seperti berapa lama pembuatan kinerja pelayannya ataupun mengenai biaya.

Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan  di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Birokrasi pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akan tetapi,pemerintah pasca reformasi pun tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terealisasi dengan baik. Berdasarkan percakapan yang dilakukan peneliti dengan masyarakat Desa Kajeung, sebagian masyarakat memberikan cap negatif terhadap komitmen pemerintah pasca reformasi terhadap reformasi birokrasi. Tuntutan adanya pelayanan yang berkualitas di tiap-tiap daerah, mendorong peneliti untuk melihat lagi bagaimana kinerja birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan umum yang ada di desa Kajeung, Kecamatan Sungai, Mas Kabupaten Aceh Barat saat ini.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif  kualitatif. Data penelitian yang berupa paparan kinerja birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan umum dapat dilihat dari tugas dan wewenangnya serta pelayanan yang ada didalam pemerintahan didesa Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan telah dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu peneliti sendiri.

Pertama, parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi desa dalam meningkatkan pelayanan umum di desa Kajeung dapat dilihat dari adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Ciri-cirinya meliputi: Efektif, Sederhana, Kejelasan dan kepastian, Keterbukaan (transparan), dan Efisiensi.

Kedua, Pelayanan umum yang telah diberikan oleh Aparat birokrasi desa Kajeung dapat dilihat dari perwujudan dalam pelayanan di bidang administratif dan non administratif, meliputi; Pelayanan bidang administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan dan administrasi Badan Permusyawaratan Desa. Pelayanan yang ada sudah menunjukkan optimal, hal itu dapat dilihat dari bagaimana cara mengatur dan menyelenggarakan pencatatan buku-buku yang ada secara sistematis, teratur dan tertib. Sumber daya Aparat Pemerintah Desa Kajeung juga mampu ditingkatkan melalui pelatihan dan program peningkatan pelayanan administrasi desa oleh aparat yang berwenang dari Pemerintah Kabupaten. Selain itu juga terdapat kedekatan dan kemudahan untuk berhubungan dengan pelaksana layanan, informasi tentang pelayanan yang diberikan, dan Pemerintah Desa juga mampu untuk selalu memahami masyarakat.

Ketiga, Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Aparat Birokrasi Desa dalam mengoptimalkan kegiatan Pemerintahan Desa meliputi permasalahan internal yang berupa ketatalaksanaan, sumber daya manusia atau kompetensi Aparat Pemerintah Desa, ketatalaksanaan, penggunaan teknologi administrasi yang masih kurang, dan manajemen birokrasi itu sendiri. Sedangkan masalah eksternal berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi masyarakat.

Keempat, Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dimaksud secara umum berkisar pada upaya Pemerintah Desa untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme melalui pelatihan-pelatihan dan peningkatan program administrasi yang diselenggarakan oleh aparat yang berwenang, visi yang jelas dalam pelaksanaannya, sikap dan perilaku yang baik dalam melayani masyarakat, serta memiliki manajemen yang andal untuk meningkatkan pelayanan umum.

3.      Masalah dan Kelemahan dari Birokrasi

Dari penjelasan diatas dapat di ketahui bagaimana pelayanan birokrasi pemerintah terhadap masyarakat sangat belum memenuhi kewajibannya dan sangat tidak mengenakan pelayanan yang diberikannya itu, kita pun barangkali juga pernah mengalami secara langsung betapa tidak nyamannya berurusan dengan birokrasi. Birokrasi dan Pelayanan Publik Yang Lamban. Kategori keluhan ini berkaitan dengan karakter eksternal birokrasi, yaitu karakter birokrasi dalam menghadapi pihak-pihak di luar dirinya, terutama dengan pihak publik sebagai klien utama dari pelayanan jasa yang diberikannya. Secara umum, muncul keluhan bahwa birokrasi itu bersifat bertele-tele, lamban, berbelit-belit dan sebagainya. Apakah memang birokrasi itu harus selalu berwatak bertele-tele, lamban atau berbelit-belit? Sesungguhnya tidak harus demikian. Birokrasi akan menjadi demikian manakala para aparatur birokrasi lebih berorientasi pada aturan-aturan atau prosedur dalam menjalankan tugasnya ketimbang pada tujuan pokok dari tugasnya. Dengan kata lain, situasi itu akan tercipta manakala aparatur birokrasi mementingkan prosedur demi prosedur itu sendiri. Ini semua adalah suatu permasalahan yang sudah sering terjadi dalam birokrasi pemerintah. kurang tanggapnya para birokrat, terlalu banyak instansi pemerintah adalah beberapa penyebab menjadi lamban dan bertele-tele pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PENUTUP

1.      Kesimpulan

Politik dan Birokrasi pemerintahan di Indonesia sangat berkaitan erat, dari zaman kemerdekaan samapi sekarang. Peran dari pasrtai politik sangat berpengaruh terhadap pelayanan para birokrat yang di berikan kepada masyarakat. Dan tidak dipungkiri karena adanya kepentingan dari partai politik, banyak oknum-oknum birokrat yang melupakan tugas pokok dan fungsinya yang sebagai pelayan dari masyarakat, mereka sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Masalah yang lainnya adalah terlalu banyaknya instansi pemerintahan yang tugasnya hampir sama, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dalam pelasaan pelayanannya. Dan juga terjadi kepada sebagian para birokrat yang terlalu banyak di bebankan tugas yang begitu banyak sehingga berdampak terhadap pelayanannya dan menyebabkan pelayanan yang lamban dan bertele-tele terhadap masyarakat, seperti Efektivitas Birokrasi di Desa Kajeung tersebut.

2.      Saran

Dari permasalahan yang terjadi dapat diketahui bahwa karena terlalu banyaknya instansi pemerintahyang mempunyai tugas yang hampir sama, maka perlu adanya pengerucutan instansi tersebut. Sehingga dalam pelayanannya tidak lagi terlalu bertele-tele dan lamban. Dan peran dari partai politik harus sejalan dengan kepentingan negara, jangan hanya mementingkan pribadi atau partai politiknya, agar terwujudnya pelayanan birokrasi yang pula suatu Negara tersebut. Sebaliknya, rusaknya birokrasi akan berdampak pada kehancuran dari suatu Negara itu.

DAFTAR PUSTAKA

Thoha, Miftah, 2003, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Setiyono, Budi, 2012, Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi, Bandung, Penerbit Nuansa.

http://gufar.blogspot.com/2012/12/contoh-makalah-birokasi.html